Berita Korporasi

Pengamanan Aset dan Kepastian Hukum Jadi Fokus, Agrinas Palma Perkuat Sinergi dengan Bareskrim Polri

Dipublikasikan
17 November 2026
Penulis
Corporate Comminication
Dibaca
0 kali
Pengamanan Aset dan Kepastian Hukum Jadi Fokus, Agrinas Palma Perkuat Sinergi dengan Bareskrim Polri

Jakarta, 17 November 2026. Sejumlah lahan perkebunan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih menghadapi kendala penguasaan di lapangan. Karena itu, Agrinas Palma memperkuat sinergi dan meminta pendampingan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar aset negara terjaga dan pengelolaannya berpijak pada kepastian hukum.

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Utama Agrinas Palma, Mohammad Abdul Ghani, saat audiensi dengan Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., yang juga menjabat Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH, beserta jajarannya di Jakarta, Senin (16/11/2026). Ghani didampingi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sucipto Prayitno, Direktur Kemitraan dan Plasma Seger Budiarjo, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bambang Agustian, serta Staf Ahli Satria Purnama. Pertemuan membahas pengamanan aset, kendala penguasaan lahan, kesiapan administrasi dan alas hak, hingga moratorium kerja sama operasional (KSO) perkebunan.

Persoalan lahan berkaitan langsung dengan arah besar perusahaan. Agrinas Palma memegang visi menjadi perusahaan perkebunan global yang terkemuka, ramah lingkungan, dan ramah sosial, sebagai pilar utama swasembada pangan dan energi nasional. Visi tersebut sulit diwujudkan selama sebagian lahan yang menjadi tanggung jawab perusahaan belum dapat dikelola secara penuh. Kebun yang produktif dan berkelanjutan membutuhkan lahan dengan status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa penguasaan..

Melalui audiensi ini, Agrinas Palma berharap koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di wilayah terkait dapat membantu penanganan secara terukur. Langkah itu diharapkan mencegah potensi konflik dan menjaga keberlangsungan operasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat.

WhatsApp Image 2026-11-17 at 5.38.55 PM (1).jpeg

“Sinergi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan mandat Perseroan, khususnya terkait pengamanan aset negara dan keberlangsungan operasional perkebunan. Kami berharap melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ghani.

Di sisi lain, perusahaan menyatakan siap menjalani semua prosedur untuk melengkapi administrasi dan dokumen alas hak atas lahan yang dikelolanya. Kejelasan status dan dasar hukum pemanfaatan lahan menjadi bagian dari penataan aset sekaligus memberi kepastian bagi calon investor yang ingin menjajaki kerja sama.

Asep Safrudin menilai penyelesaian status lahan dan kejelasan alas hak akan memberi dasar administrasi dan hukum yang jelas bagi pengelolaan aset. “Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi,” katanya.

Ia juga menyoroti pola KSO perkebunan. Moratorium KSO merupakan langkah yang tepat untuk menghindari tumpang tindih pengelolaan yang berpotensi memicu perselisihan antarkorporasi.

Pembenahan itu sejalan dengan komitmen Agrinas Palma memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi landasan agar kemitraan dengan masyarakat, petani, koperasi, dan mitra usaha berlangsung tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat GCG, sehingga pengelolaan aset dan kemitraan perkebunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” tutur Ghani.

WhatsApp Image 2026-11-17 at 5.36.55 PM.jpeg

Lebih jauh, Asep menaruh harapan besar pada peran Agrinas Palma. Ia ingin perusahaan menjadi perwakilan negara yang hadir hingga ke daerah-daerah melalui perkebunan. Kehadiran itu diharapkan menyentuh langsung masyarakat dan mendorong jalannya program-program pemerintah. Peran tersebut sekaligus menjadi wujud pelaksanaan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan negara bagi kemakmuran rakyat.

Asep pun mengingatkan pentingnya setiap langkah berada di jalur hukum. “Kami berharap seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Tentang PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan industri hilir dan produk turunannya, serta pembangunan ekosistem bioenergi untuk mendukung implementasi program B50 dan E20.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Agrinas Palma berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya nasional melalui pengelolaan perkebunan yang produktif, efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Seluruh kegiatan usaha dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan dalam membangun perusahaan yang sehat, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.